Ekonomi Politik Media

Tanggal 2 September 2013

Tentang: Ekonomi Politik Media

Pembicara : Dr. Eko Harry Susanto, M.Si (Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara)

http://ekoharrysusanto.files.wordpress.com/2010/10/coklat014.jpg

Ruang publik sebagai potensi demokratis media tenggelam ketika rasionalitas birokrasi atau modal mulai mengambil alih dan mendominasi fungsi, sistem kerja & orientasi produksi media (Agus Sudibyo, 2009)

Birokrasi sangat menguasai ruang – ruang publik. Bisnis itu juga menguasai ruang – ruang publik, padahal menurut undang – undang tidak boleh ada kejadian seperti itu.

Media dapat dikatakan sebagai ruang publik politis sedangkan rasionalitas komunikatif media mewujudkan kedaulatan publik itu sendiri sehingga media massa dapat dikatakan sebagai cermin masyarakat. 

http://www.peckishdesign.com/wp-content/uploads/2012/06/url.png

Media sebagai ruang publik politis

Ruang publik politis merupakan jaringan kekuasaan yang sangat kompleks karena setiap bentuk perhimpunan dalam masyarakat kita membentuk ruang publiknya sendiri yang ingin mendesakkan kebutuhannya.

PROBLEM MEDIA

·        Orientasi bisnis / motif keuangan

·        Profesionalisme jurnalis / institusi

·        Tidak independen & transparan

Jadi dapat disimpulkan bahwa problem media à harus independen dan tidak memihak.

Media Massa sebagai institusi ekonomi

Media massa memiliki orientasi keuntungan yang dikehendaki oleh perusahaan untuk menjalankan roda organisasi. 

http://www.mastererms-tunis.com/wp-content/uploads/2013/01/Pemilu-20142.png

Seperti contohnya Pemilu 2014 yang merupakan pertarungan besar-besaran antara para politisi yang merangkap sebagai pengusaha media massa seperti Aburizal Bakrie, Harry Tanoesoedibjo, Surya Dharma Paloh dan Dahlan Iskan, bahkan Chairul Tanjung. Tidak menutup kemungkinan, para pemilik media massa yang lainnya juga memiliki kepentingan politik dan ekonomi yang sama, terkait dengan pucuk kepemimpinan nasional, karena mereka sangat menentukan berbagai kebijakan pembangunan yang akan digulirkan di masa depan.

Teori media politik ekonomi adalah ketergantungan ideologi pada kekuatan ekonomi. Kekuatan dan Kelemahan dari Teori media politik ekonomi

1.     Kekuatan:

Ø Memberikan fokus tentang bagaimana media terstruktur dan terkontrol.

Ø Memberikan investigasi empiris mengenai pembiayaan/ keuangan media.

Ø Mencari hubungan antara isi media dan pembiayaan media.

2.     Kelemahan:

Ø Memiliki sedikit kemampuan untuk menjelaskan di level mikroskopik (spesifik).

Ø Tidak konsen dengan pembuktian ilmiahl, berdasarkan analisis subjektif dari pembiayaan/ keuangan.

http://static.republika.co.id/uploads/images/detailnews/mempertahankan-kebebasan-pers-ilustrasi-_120304151355-264.jpg

Perusahaan pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan & karyawan Pers dalam bentuk kepemilikan saham dan atau laba bersih serta bentuk kesejahteraan lainnya. Contohnya seperti kesanggupan perusahaan pers memekerjakan wartawan dengan masa kontrak dalam masa tertentu dan imbalan layak. Namun kemudahan setiap orang atau institusi mendirikan penerbitan tanpa ada jaminan kesejahteraan untuk wartawan, menyebabkan orang seenanknya mendirikan penerbitan tanpa disertai tanggung jawab memberi imbalan layak kepada pekerja pers. Sehingga ketidakjelasan atas imbalan yang diterima wartawan pada penerbitan seperti itu bisa mendorong pewarta menyalahgunakan profesinya.

http://assets.20bits.com/20080408/media-economics.png

Lingkungan Ekonomi Media dibagi menjadi :

·        Agen berita / Informasi

·        Pemasang Iklan

·        Pemilik Media

·        Serikat Kerja

http://9.mshcdn.com/wp-content/uploads/2011/09/social-media-money-360.jpg

Pengaruh iklan terhadap media :

·        Pertimbangan ekonomi dalam penyampaian pesan kepada khalayak

·        Media dituntut menyesuaikan isi dengan pertimbangan pasar pengiklan

·        Tujuannya, memaksimalkan khalayak yang dituju, sekaligus konsekuensi pola produksi

·        Pertimbangan ekonomi hanya ada di pemilik media, tetapi tidak terlalu dipikirkan oleh insan media di lapangan

Kesimpulan :

Suatu masyarakat majemuk yang memiliki ruang publik politis yang vital dapat kita sebut sebagai masyarakat kuat. Masyarakat kuat semacam ini harus diimbangi dengan pemerintahan yang kuat juga. Suatu masyarakat yang memiliki gairah demokratisasi yang kuat, tetapi sistem politiknya lemah, tak akan sanggup menyaring desakan kekuasaan massa yang masuk untuk memaksakan kehendaknya. Ini terjadi dalam "anarkisme". Sebaliknya, suatu sistem politik yang otonom dari masyarakatnya dan cenderung berjalan menurut logika kekuasaannya akan melenyapkan ruang publik politis itu. Ini terjadi dalam totalitarianisme.

Sebuah negara hukum demokratis harus memiliki masyarakat yang kuat maupun kepemimpinan yang kuat. Sistem politik tidak boleh menjadi independen dari ruang publik politis. Ia harus terus mendapatkan makanan dan hidupnya dari ruang publik itu karena dari situ pulalah ia meraih sumber loyalitas dan legitimitasnya. Pemerintahan yang kuat dalam arti ini adalah pemerintahan yang mampu memperlancar komunikasi politis antara sistem politik dan masyarakat sipil dalam ruang publik politis.